0

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) || Soal dan Pembahasan – Peran Negara Bagian Ke-1

Soal dan Pembahasan - Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Tentang Peran Negara Bagian Ke-1

KAJI LATIH 

SEJARAH PERJUANGAN BANGSA 


Jumlah Soal: 50 Soal

  1. Visi kebijakan energi nasional adalah . . . .
    2. A.   Terjaminnya penyediaan energi untuk kepentingan nasional ✅
    B.   Menurunnya intensitas penggunaan energi
    C.   Menerapkan struktur pasar yang kompetitif
    D.   Menciptakan open access pada sistem panyaluran energi, khususnya untuk BBM, gas, dan listrik
    E.   Meningkatkan konsumsi listrik oleg publik

    Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)

  2. Pelaksanaan Demand Side Management (DSM) melalui peningkatan efisiensi pemanfaatan listrik, penerapan standar dan pengendalian pemakaian energi pada dasarnya bertujuan untuk . . . .
    3. A.   Peningkatan efisiensi energi ✅
    B.   Peningkatan penguasaan teknologi energi
    C.   Peningkatan usaha penunjang energi nasional
    D.   Peningkatan kualitas jasa penunjang energi nasional
    E.   Peningkatan penggunaan energi

  3. Langkah kebijakan energi yang dilakukan dengan meningkatkan efisiensi pemakaian energi dengan mengembangkan dan memanfaatkan teknologi hemat energi baik di sisi hulu maupun di sisi hilir . . . .
    4. A.   Intensifikasi
    B.   Diversifikasi
    C.   Konversi ✅
    D.   Regulasi
    E.   Kooperasi

  4. Penanaman modal bagi perusahaan asing di Indonesia dan kesempatan kepada perusahaan asing melakukan usaha melalui pembetukan badan hukum Indonesia diatur dalam . . . .
    5. A.   UU No. 1 Tahun 1967 ✅
    B.   UU No. 25 Tahun 1999
    C.   UU No. 20 Tahun 2002
    D.   UU No. 20 Tahun 1999
    E.   UU No. 1 tahun 1965

  5. Badan yang mengatur tentang pengawasan terdapat kegiatan usaha hulu migas agar pengambilan sumber daya migas yang merupakan milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah . . . .
    6. A.   Badan Pelaksana Migas ✅
    B.   Pertamina
    C.   Badan Pengatur Migas
    D.   BPH Migas
    E.   Shell

  6. Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2005 diadakan di . . . .
    7. A.   Kuala Lumpur
    B.   Bangkok
    C.   Bandung ✅
    D.   Mesir
    E.   singapura

  7. Indonesia keluar dari OPEC pada tahun . . . .
    8. A.   2004
    B.   2006
    C.   2009 ✅
    D.   2012
    E.   2000

  8. KUBE adalah kependekan dari . . . .
    9. A.   Kebijakan Umum Bersama Energi
    B.   Keputusan Umum Bidang Energi
    C.   Kebijakan Umum Bidang Energi ✅
    D.   Keputusan Untuk Bidang Energi
    E.   Keputusan Usaha Bidang Energi

  9. UUD 1945 sampai sekarang telah mengalami amendemen sebanyak . . . .
    10. A.   Dua kali
    B.   Tiga kali
    C.   Empat kali ✅
    D.   Lima kali
    E.   Enam kali

  10. Berikut ini BUMN yang bergerak dalam bidang energi atau kelistrikan, kecuali . . . .
    11. A.   PT Indonesia Power
    B.   PT ANTAM
    C.   PT PGN
    D.   PT PG Paiton ✅
    E.   PT Energi Management Indonesia

  11. Propenas adalah kependekan dari . . . .
    12. A.   Program Pembangunan Nasional ✅
    B.   Proyek Pembangunan Nasional
    C.   Program Pendidikan Nasional
    D.   Proyek Pendidikan Nasional
    E.   Program Pengembangan Nasional

  12. Yang dimaksud dengan SNI adalah . . . .
    13. A.   Sertifikat Nasional Indonesia
    B.   Standar Nasional Indonesia ✅
    C.   Sertifikasi Nasional Indonesia
    D.   Standarisasi Nasional Indonesia
    E.   Stabilisasi Nasional Indonesia

  13. Ketua KPU 2015 adalah . . . .
    14. A.   Husni Kamil Malik ✅
    B.   Nazaruddin Syamsudin
    C.   Din Syamsudin
    D.   Rudini
    E.   Bambang Sulistyo

  14. Kabinet yang dipimpin oleh prsiden Megawati dinamakan . . . .
    15. A.   Kabinet Pembangunan Nasional
    B.   Kabinet Indonesia Bersatu
    C.   Kabinet Persatuan Nasional
    D.   Kabinet Gotong Royong ✅
    E.   Kabinet Kerja

  15. Panglima Militer Penguasa Operasi Militer di Aceh adalah . . . .
    16. A.   Abdullah Puteh
    B.   Endang Suwarya ✅
    C.   Rimarizad Riyakudu
    D.   Widodo AS
    E.   Presiden RI

  16. lembaga yang menyusun Propenas adalah . . . .
    17. A.   Presiden
    B.   DPR
    C.   Presiden dan DPR ✅
    D.   Bappenas
    E.   Menteri Negara

  17. Propenas disusun berdasarkan UU No berapa?
    18. A.   UU No. 22 Tahun 1999
    B.   UU No. 25 Tahun 1999
    C.   UU No. 25 Tahun 2000 ✅
    D.   UU No. 28 Tahun 1999
    E.   UU No. 20 Tahun 2000

  18. Program Propenas disusun setiap berapa tahun sekali?
    19. A.   1 tahun sekali
    B.   2 tahun sekali
    C.   5 tahun sekali ✅
    D.   25 tahun sekali
    E.   10 tahun sekali

  19. Pedoman penyelenggara negara yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme berdasarkan . . . .
    20. A.   UU No. 22 Tahun 1999
    B.   UU No. 25 Tahun 1999
    C.   UU No. 25 Tahun 2000
    D.   UU No. 28 Tahun 1999✅
    E.   UU No. 22 Tahun 2000

  20. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2011-2015 adalah . . . .
    21. A.   Mar'ie Muhammad
    B.   Abraham Samad ✅
    C.   Taufiqurachman Ruki
    D.   Din Syamsudin
    E.   Jimly Asshiddiqie

  21. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) 2008-2013 adalah . . . .
    22. A.   Mar'ie Muhammad
    B.   Taufiqurachman Ruki
    C.   Din Syamsudin
    D.   Jimly Asshiddiqie
    E.   Mahfud MD ✅

  22. Kapan dimulainya pelaksanaan AFTA?
    23. A.   2003 ✅
    B.   2010
    C.   2005
    D.   2020
    E.   2009

  23. Kapan mulai dilaksanakan WTO untuk negara berkembang . . . .
    24. A.   2003
    B.   2005
    C.   2010
    D.   2020 ✅
    E.   2015

  24. Dampak Indonesia setelah ikut meratifikasi Protocol Kyoto adalah . . . .
    25. A.   Pembangunan harus memperhatikan dan mengurangi dampak lingkungan ✅
    B.   Pemerintahan harus menganut prinsip "Good Dovernance"
    C.   Pemerintahan harus keluar dari IMF
    D.   Peningkatan kerja sama antara Indonesia dan Jepang
    E.   Perdagangan bebas harus mampu bersaing dengan negara lain.

  25. Kapan Indonesia pernah keluar dari PBB?
    26. A.   1965
    B.   1966 ✅
    C.   1975
    D.   1982
    E.   1999

  26. Kebijakan pemerintah sehubungan dengan upaya privatisasi BUMN pada saat ini, jika dikaji secara mendalam dapat dipahami bahwa tujuan utamanya adalah . . . .
    27. A.   Mewujudkan efisiensi birokrasi ✅
    B.   Mencapai peningkatan produksi
    C.   Mengatasi kelemahan manajemen
    D.   Mengoptimalkan penggunaan tenaga
    E.   Meningkatkan sumber daya manusia

  27. Jika diperhatikan dengan saksama, kunci utama bagi keberhasilan berbagai upaya dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah . . . .
    28. A.   Pembinaan kesadaran warga negara
    B.   Pengembangan proyek-proyek yang strategis
    C.   Pungutan pajak yang proporsional
    D.   Penegakan hukum secara konsisten ✅
    E.   Peningkatan kesejahteraan rakyat

  28. Berikut ini adalah unsur-unsur utama dari program stabilisasi dan reformasi ekonomi nasional yang mendesak dan perlu dilakukan oleh pemerintah yang baru, kecuali . . . .
    29. A.   Pembangunan lembaga keuangan ✅
    B.   Penyelesaian utang dunia usaha
    C.   Mewujudkan efisiensi ekonomi
    D.   Meningkatkan keterbukaan
    E.   Menegakkan hukum dengan adil

  29. Sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945 pada hakikatnya merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, penyelenggaraan kekuasaan eksekutif yang kekuasaan dan tanggung jawabnya ada pada . . . .
    30. A.   MPR
    B.   DPR
    C.   DPD
    D.   Menteri Negara
    E.   Presiden ✅

  30. Sistem pemerintahan negara didasarkan atas asas-asas sebagai berikut, kecuali . . . .
    31. A.   Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum
    B.   Sistem konstitusi
    C.   Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR ✅
    D.   Presiden ialah pemegang kekuasaan pemerintah negara
    E.   Kekuasaan [residen tidak tak terbatas

  31. Kekuasaan kepala negara dalam sistem pemerintahan negara adalah . . . .
    32. A.   Otoriter
    B.   Tidak terbatas
    C.   Tidak tak terbatas ✅
    D.   Absolut
    E.   Mutlak

  32. Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara (KPKPN) bedasarkan . . . .
    33. A.   Keputusan presiden No. 27 Tahun 1999 ✅
    B.   UU No. 2 Tahun 1999
    C.   TAP MPR No. II/MPR/1978
    D.   TAP MPR No. IV/MPR/1978
    E.   TAP MPR No. V/MPR/1978

  33. Kewenangan pemerinta dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom diatur dalam . . . .
    34. A.   TAP No. V/MPR/2000
    B.   PP No. 25 Tahun 2000 ✅
    C.   Keppres No. 30 Tahun 2003
    D.   Keppres No. 102 Tahun 2001
    E.   PP No. 30 Tahun 2003

  34. Pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan . . . .
    35. A.   Keppres No. 30 Tahun 2003
    B.   Keppres No. 102 Tahun 2001
    C.   UU No. 22 tahun 1999 ✅
    D.   UU No. 20 Tahun 2002
    E.   PP No. 30 Tahun 2003

  35. Asas yang diterapkan dalam pemerintahan daerah sebagai berikut, kecuali . . . .
    36. A.   Asas desentralisasi
    B.   Asas hukum ✅
    C.   Asas dekosentrasi
    D.   Asas tugas perbantuan
    E.   Asas sentralisasi

  36. Asas pemerintahan yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara disebut . . . .
    37. A.   Asas keterbukaan
    B.   Asas proporsionalitas ✅
    C.   Asas profesoonalitas
    D.   Asas akuntabilitas
    E.   Asas hukum

  37. Dasar-dasar kepemerintahan yang baik adalah mencakup hal-hal sebagai berikut, kecuali . . . .
    38. A.   Partisipasi
    B.   Aturan Hukum
    C.   Transparansi
    D.   Individualis ✅
    E.   Keadilan

  38. Teori atau model kebijakan pemerintah yang memandang kebijakan sebagai variasi terhadap kebijakan pemerintah masa lampau disebut . . . .
    39. A.   Teori institusionalisme
    B.   Teori kelompok
    C.   Teori inkrementalisme ✅
    D.   Teori rasionalisme
    E.   Teori chauvinisme

  39. Menurut seorang ahli, James R Anderson (1978) yang dimaksud dengan perilaku dari sejumlah aktor pemain kelompok instansi pemerintah atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu adalah . . . .
    40. A.   Keadilan
    B.   Kebijakan ✅
    C.   Musyawarah
    D.   Gotong royong
    E.   Keputusan

  40. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang diwujudkan dalam tindak-tindakan menurut Simons bertujuan sebagai berikut, kecuali . . . .
    41. A.   Meningkatkan pemuasan kepentingan umum
    B.   Menerapkan proses administrasi yang tepat
    C.   Menghindari konflik sosial yang bersifat destruktif
    D.   Mencapai keadilan sosial di lapisan masyarakat ✅
    E.   Tidak ada yang benar

  41. Kebijakan pemerintah paling tidak dalam bentuknya yang positif pada umumnya dibuat berdasarkan . . . .
    42. A.   Adat istiadat
    B.   Hukum dan kewenangan tertentu ✅
    C.   Agama dan kepercayaan
    D.   Musyawarah untuk mufakat
    E.   Keinginan masyarakat

  42. Sistem kebijakan meliputi 3 unsur yang saing berkaitan sebagai berikut, kecuali . . . .
    43. A.   Pelaku publik
    B.   Kebijakan publik
    C.   Lingkungan publik
    D.   Dana kbijakan ✅
    E.   Tidak ada yang benar

  43. Semua pilihan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam arti pilihan-pilihan apapun baik untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan biasa disebut dengan . . . .
    44. A.   Keadilan pemerintah
    B.   Kebijakan pemerintah ✅
    C.   Peraturan pemerintah
    D.   Strategi pemerintah
    E.   Keputusan pemerintah

  44. Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, di antara kewenangan pemerintah pusat yang tidak diotonomikan . . . .
    45. A.   Pendidikan
    B.   Agama
    C.   Sosial
    D.   Kesehatan
    E.   Pertahanan ✅

  45. Susunan kebijakan pemerintah daerah otonomi menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 terdiri dari . . . .
    46. A.   Kepala daerah dan DPRD ✅
    B.   Kepala daerah, DPRD dan Bdan Eksekutif Daerah
    C.   Kepala daerah dan dinas-dinas
    D.   Kepala daerah dan Tripida/Muspida
    E.   Kepala daerah dan DPD

  46. Undang-Undang terbaru tentang minyak dan gas bumi adalah . . . .
    47. A.   UU No. 21 tahun 2001
    B.   UU No. 22 tahun 2002
    C.   UU No. 21 tahun 2002
    D.   UU No. 21 tahun 2003
    E.   UU No. 22 tahun 2001 ✅

  47. Undang-Undang terbaru tentang ketenagalistrikan adalah . . . .
    48. A.   UU No. 21 tahun 2009
    B.   UU No. 22 tahun 2008
    C.   UU No. 21 tahun 2009
    D.   UU No. 30 tahun 2009 ✅
    E.   UU No. 21 tahun 2010

  48. Waktu beban puncak sistem kelistrikan JAMALI terjadi pada pukul . . . .
    49. A.   Antara 18:00 WIB sampai 22:00 WIB ✅
    B.   Antara 19:00 WIB sampai 22:00 WIB
    C.   Antara 17:00 WIB sampai 21:00 WIB
    D.   Antara 18:00 WIB sampai 21:00 WIB
    E.   Antara 17:00 WIB sampai 22:00 WIB

  49. Badan yang mengatur pasar tenaga listrik adalah . . . .
    50. A.   Indonesia Power
    B.   BP Migas
    C.   PLN
    D.   BAPETAL ✅
    E.   Kementerian ESDM

  50. Undang-Undang yang mengatur peribangan antara keuangan pusat dengan daerah diatur dalam . . . .
    51. A.   UU No. 25 Tahun 1999 ✅
    B.   UU No. 20 Tahun 2002
    C.   UU No. 20 Tahun 1999
    D.   UU No. 17 Tahun 2003
    E.   UU No. 25 Tahun 2001

KUNCI JAWABAN TES WAWASAN KEBANGSAAN (TWK)

BAGIAN PERAN NEGARA

No

JAWABAN

No

JAWABAN

No

JAWABAN

1

A

18

C

35

B

2

A

19

D

36

B

3

C

20

B

37

D

4

A

21

E

38

C

5

A

22

A

39

B

6

C

23

D

40

D

7

C

24

A

41

B

8

C

25

B

42

D

9

C

26

A

43

B

10

D

27

D

44

E

11

A

28

A

45

A

12

B

29

E

46

E

13

A

30

C

47

D

14

D

31

C

48

A

15

B

32

A

49

D

16

C

33

B

50

A

17

C

34

C

 

 

Demikian Soal dan Pembahasan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Bagian Peran Negara yang dapat dijadikan bahan belajar untuk persiapan CPNS dan PPPK atau P3K ke depannya dan juga Tes-Tes yang lainnya. Semoga Soal dan Pembahasan ini dapat bermanfaat dan begitu pula yang mau belajar bisa diloloskan dalam Tes CPNS dan PPPK atau P3K serta Tes-Tes lainnya. Aaamiinnn 👐👐👐
Jangan lupa untuk SUBSCRIBE 👪 (Klik lonceng di bawah-kanan layar Anda) dan berikan komentar atau masukan serta share postingan ini ke teman-teman untuk berkembangnya https://www.bantalmateri.com/ ini 😀. Terima kasih dan semoga bermanfaat. 😋😆

Ahmad Qolfathiriyus Firdaus

We are bantalmateri.com that utilizes the internet and digital media in delivering material, questions and even the form of discussion. In the current generation, online learning methods (commonly called daring) are considered closer to students who are very integrated and difficult to separate from technology. The emergence of technology has also facilitated the implementation of schools even though students and educators alike have to adapt.

No comments:

Post a Comment