0

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) || Soal dan Pembahasan – Sistem Pemerintahan Bagian Ke-1

Soal dan Pembahasan - Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Tentang Sistem Pemerintahan Bagian Ke-1

SISTEM PEMERINTAHAN

KAJI LATIH

Jumlah Soal: 50 Soal

  1. Sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945 pada hakikatnya merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, penyelenggaraan kekuasaan eksekutif yang kekuasaan dan tanggung jawabnya ada pada . . . .
    2. A.   MPR
    B.   DPR
    C.   DPD
    D.   Menteri
    E.   Presiden ✅

  2. Kebijakan Pemerintahan sehubungan dengan upaya privatisasi BUMN pada saat ini, jika dikaji secara mendalam dapat dipahami bahwa tujuan utamanya adalah . . . .
    3. A.   Mewujudkan efisiensi birokrasi ✅
    B.   Mencapai peningkatan produksi
    C.   Mengatasi kelemahan manajemen
    D.   Mengoptimalkan penggunaan tenaga
    E.   Meningkatkan sumber daya manusia
    Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)
  3. Pembentukan Komisi Pemeriksa Lelayaan Penyelenggaraan Negara (KPKPN) berdasarkan . . . .
    4. A.   Keppres No. 27 Tahun 1999 ✅
    B.   UU Nomor 2 Tahun 1999
    C.   TAP MPR No. II/MPR/1978
    D.   TAP MPR No. IV/MPR/1978
    E.   TAP MPR No. V/MPR/1978

  4. Kewenangan pemerintahan dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom diatur dalam . . . .
    5. A.   TAP No. V/MPR/2000
    B.   PP No. 25 Tahun 2000 ✅
    C.   Keppres No. 30 Tahun 2003
    D.   Keppres No. 102 Tahun 2001
    E.   PP No. 30 Tahun 2003

  5. Pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan . . . .
    6. A.   Keppres No. 30 Tahun 2003
    B.   Keppres No. 102 Tahun 2001
    C.   UU No. 22 Tahun 1999 ✅
    D.   UU No. 20 Tahun 2002
    E.   PP No. 30 Tahun 2003

  6. Asas yang diteraokan dalam pemerintahkan daerah sebagai berikut, kecuali . . . .
    7. A.   Asas desentralisasi
    B.   Ases hukum ✅
    C.   Asas dekosentrasi
    D.   Asas tugas perbantuan
    E.   Asas sentralisasi

  7. Asas Pemerintahan yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negera disebut . . . .
    8. A.   Asas keterbukaan
    B.   Asas Proporsionalitas ✅
    C.   Asas profesionalitas
    D.   Asas akuntabilitas
    E.   Asas hukum

  8. Dasar-dasar kepemerintahan yang baik mencakup hal-hal sebagai berikut, kecuali . . . .
    9. A.   Partisipasi
    B.   Aturan hukum
    C.   Transparansi
    D.   Individualis ✅
    E.   Keadilan

  9. Teori atau model kebijakan pemerintahan yang memandang kebijakan sebagai variasi terhadap kebijakan pemerintahan masa lampau disebut . . . .
    10. A.   Teori institusionalisme
    B.   Teori kelompok
    C.   Teori inkrementalisme ✅
    D.   Teori rasionalisme
    E.   Teori chauvinisme

  10. Menurut seorang ahli, James R. Anderson (1978) yang dimaksud dengan perilaku dari sejumlah aktor pemain kelompok instansi pemerintah atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu adalah . . . .
    11. A.   Gotong royong
    B.   Kebijakan ✅
    C.   Musyawarah
    D.   Keadilan
    E.   Keputusan

  11. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang diwujudkan dalam tindakan-tindakan menurut Simons bertujuan sebagai berikut, Kecuali . . . .
    12. A.   Menigkatkan pemuasan kepentingan umum
    B.   Menerapkan proses administrasi yang tepat
    C.   Menghindari konflik sosial yang bersifat destruktif
    D.   Mencapai keadilan sosial di lapisan masyarakat ✅
    E.   Tidak ada yang benar

  12. Jika diperhatikan dengan saksama, kunci utama bagi keberhasilan berbagai upaya dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah . . . .
    13. A.   Pembinaan kesadaran warga negara
    B.   Pengembangan proyek-proyek yang strategis
    C.   Pungutan pajak yang proporsional
    D.   Penegakan hukum secara konsisten ✅
    E.   Peningkatan kesejahteraan rakyat

  13. Berikut ini adalah unsur-unsur utama dari program stabilisasi dan reformasi ekonomi nasional yang mendesak dan perlu dilakukan oleh pemerintah yang baru adalah kecuali . . . .
    14. A.   Pembangunan lembaga keuangan ✅
    B.   Penyelesaian utang dunia usaha
    C.   Mewujudkan efisiensi ekonomi
    D.   Meningkatkan keterbukaan
    E.   Menegakkan hukum dengan adil

  14. Sistem pemerintahan negara didasarkan atas asas-asas sebagai berikut, kecuali . . . .
    15. A.   Kekuasaan negara yang terdiri di tangan MPR ✅
    B.   Presiden ialah pemegang kekuasaan pemerintah negara
    C.   Kekuasaan presiden tidak tak terbatas
    D.   Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum
    E.   Sistem konstitusi

  15. Kekuasaan kepala negara dalam sistem pemerintahan negara adalah . . . .
    16. A.   Otoriter
    B.   Tidak terbatas
    C.   Tidak tak terbatas ✅
    D.   Absolut
    E.   Mutlak

  16. Kebijakan pemerintah paling tidak dalam bentuknya yang positif pada umumnya dibuat berdasarkan . . . .
    17. A.   Agama dan kepercayaan
    B.   Musyawarah untuk mufakat
    C.   Keinginan masyarakat
    D.   Adat istiadat
    E.   Hukum dan kewenangan tertentu ✅

  17. Sistem kebijakan meliputi 3 unsur yang saling berkaitan yaitu sebagai berikut, kecuali . . . .
    18. A.   Kebijakan publik
    B.   Lingkungan publik
    C.   Dana kebijakan ✅
    D.   Tidak ada yang benar
    E.   Pelaku publik

  18. Semua pilihan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam arti pilihan-pilihan apapun baik untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan biasa disebut dengan . . . .
    19. A.   Keadilan pemerintah
    B.   Kebijakan pemerintah ✅
    C.   Peraturan pemerintah
    D.   Strategi pemerintah
    E.   Keputusan pemerintah

  19. Menurut UU No. 22 1999 tentang otonomi daerah, di antara kewenangan pemerintah pusat yang tidak diotonomikan adalah . . . .
    20. A.   Pendidikan
    B.   Agama
    C.   Sosial
    D.   Kesehatan
    E.   Pertahanan ✅

  20. Susunan kebijakan pemerintah daerah otonomi menurut UU No. 22 Tahun 1999 terdiri dari . . . .
    21. A.   Kepala daerah dan dinas-dinas
    B.   Kepala daerah dan Muspida
    C.   Kepala daerah dan DPD
    D.   Kepala daerah dan DPRD ✅
    E.   Kepala daerah, DPRD dan Badan Eksekutif Daerah

  21. Pelaksanaan Demand Side Management (DSM) melalui peningkatan efisiensi pemanfaatan listrik, penerapan standar dan pengendalian pemakaian energi, pada dasarnya bertujuan untuk . . . .
    22. A.   Peningkatan penguasaan teknologi energi
    B.   Peningkatan usaha penunjang energi nasional
    C.   peningkatan kualitas jasa penunjang energi nasional
    D.   Peningkatan penggunaan energi
    E.   Peningkatan efisiensi energi ✅

  22. Langkah kebijakan energi yang dilakukan dengan meningkatkan efisensi pemakaian energi dengan mengembangkan dan memanfaatkan teknologi hemat energi baik di sisi hulu maupun di sisi hilir adalah . . . .
    23. A.   Konversi ✅
    B.   Regulasi
    C.   Kooperasi
    D.   Intensifikasi
    E.   Diversifikasi

  23. Penanaman modal bagi perusahaan asing di Indonesia dan kesempatan kepada perusahaan asing melakukan usaha melalui pembentukan badan hukum Indonesia diatur dalam . . . .
    24. A.   UU No. 1 Tahun 1965
    B.   UU No. 1 Tahun 1967 ✅
    C.   UU No. 20 Tahun 1999
    D.   UU No. 20 Tahun 2002
    E.   UU No. 23 Tahun 2003

  24. Badan yang mengatur tentang pengawasan terhadap kegiatan usaha hulu migas agar pengambilan sumber daya migas yang merupakan milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah . . . .
    25. A.   Badan Pengatur Migas
    B.   BPH Migas
    C.   Shell
    D.   Badan Pelaksanaan Migas ✅
    E.   Pertamina

  25. Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2005 diadakan di . . . .
    26. A.   Mesir
    B.   Singapura
    C.   Kuala Lumpur
    D.   Bangkok
    E.   Bandung ✅

  26. Indonesia Keluar dari OPEC pada . . . .
    27. A.   Tahun 2000
    B.   Tahun 2004
    C.   Tahun 2006
    D.   Tahun 2009 ✅
    E.   Tahun 2021

  27. KUBE adalah kependekan dari . . . .
    28. A.   Kebijakan Umum Bersama Energi
    B.   Keputusan Umum Bidang Energi
    C.   Kebijakan Umum Bidang Energi ✅
    D.   Keputusan Untuk Bidang Energi
    E.   Keputusan Usaha Bidang Energi

  28. Undang-undang terbaru tentang minyak dan gas bumi adalah . . . .
    29. A.   UU No. 21 Tahun 2001
    B.   UU No. 22 Tahun 2002
    C.   UU No. 21 Tahun 2002
    D.   UU No. 21 Tahun 2003
    E.   UU No. 22 Tahun 2001 ✅

  29. Undang-undang terbaru tentang ketenagalistrikan adalah . . . .
    30. A.   UU No. 21 Tahun 2009
    B.   UU No. 22 Tahun 2008
    C.   UU No. 21 Tahun 2009
    D.   UU No. 30 Tahun 2009 ✅
    E.   UU No. 21 Tahun 2010

  30. Waktu beban puncak sistem kelistrikan JAMALI terjadi pada . . . .
    31. A.   Pukul 18:00 - 22:00 WIB ✅
    B.   Pukul 19:00 - 22:00 WIB
    C.   Pukul 17:00 - 21:00 WIB
    D.   Pukul 18:00 - 21:00 WIB
    E.   Pukul 17:00 - 22:00 WIB

  31. Badan yang mengatur pasar tenaga listrik adalah . . . .
    32. A.   PLN
    B.   BP Migas
    C.   Indonesia Power
    D.   BAPETAL ✅
    E.   PJB

  32. Undang-undang yang mengatur perimbangan antara keuangan pusat dengan daerah diatur dalam . . . .
    33. A.   UU No. 25 Tahun 1999 ✅
    B.   UU No. 20 Tahun 1999
    C.   UU No. 25 Tahun 2001
    D.   UU No. 20 Tahun 2002
    E.   UU No. 17 Tahun 2003

  33. Visi kebijakan energi nasional adalah . . . .
    34. A.   Menciptakan open access pada sistem penyaluran energi, khususnya untuk BBM, gas, dan listrik
    B.   Terjaminnya penyediaan energi untuk kepentingan nasional ✅
    C.   Menurunnya intensitas penggunaan energi
    D.   Menerapkan struktur pasar yang kompetitif
    E.   Meningkatkan konsumsi listrik oleh publik

  34. UUD 1945 sampai sekarang telah mengalami amendemen sebanyak . . . .
    35. A.   Dua kali
    B.   Tiga kali
    C.   Empat kali ✅
    D.   Lima kali
    E.   Enam kali

  35. Berikut ini BUMN yang bergerak dalam bidang energi atau kelistrikan, kecuali . . . .
    36. A.   PT Indonesia Power
    B.   PT ANTAM
    C.   PT PGN
    D.   PT PG Paiton ✅
    E.   PT Energi Management Indonesia

  36. Propenas adalah kependekan dari . . . .
    37. A.   Program Pendidikan Nasional
    B.   Proyek Pendidikan Nasional
    C.   Program Pengembangan Nasional
    D.   Program Pembangunan Nasional ✅
    E.   Proyek Pembangunan Nasional

  37. Yang dimaksud dengan SNI adalah . . . .
    38. A.   Sertifikat Nasional Indonesia
    B.   Standar Nasional Indonesia ✅
    C.   Sertifikat Nasional Indonesia
    D.   Standarisasi Nasional Indonesia
    E.   stabilisasi Nasional Indonesia

  38. Ketua pemilihan umum nasional adalah . . . .
    39. A.   Arief Budiman ✅
    B.   Nazaruddin Syamsudin
    C.   Din Syamsudin
    D.   Rudini
    E.   Bambang SulistyoM

  39. Kabinet yang dipimpin oleh Presiden Megawati dinamakan . . . .
    40. A.   Kabinet Pembangunan Nasional
    B.   Kabinet Indonesia Bersatu
    C.   Kabinet Persatuan Nasional
    D.   Kabinet Gotong Royong ✅
    E.   Kabinet Persatuan

  40. Dampak Indonesia setelah ikut meratifikasi Protocol Kyoto adalah . . . .
    41. A.   Pemerintah harus keluar dari IMF
    B.   Peningkatan kerja sama antara Indonesia dan Jepang
    C.   Perdagangan bebas harus mampu bersaing dengan negara lain
    D.   Pembangunan harus memperhatikan dan mengurangi dampak lingkungan ✅
    E.   Pemerintah harus menganut prinsip "Good Governance"

  41. Indonesia pernah keluar dari keanggotaan PBB pada tahun . . . .
    42. A.   1965
    B.   1966 ✅
    C.   1975
    D.   1982
    E.   1999

  42. Panglima militer penguasa operasi militer di Aceh adalah . . . .
    43. A.   Riyamizad Riyakudu
    B.   Widodo AS
    C.   Presiden RI
    D.   Abdullah Puteh
    E.   Endang Suwarya ✅

  43. Penyusunan PROPENAS adalah . . . .
    44. A.   Bappenas
    B.   Menteri Negara
    C.   Presiden
    D.   DPR
    E.   Presiden dan DPR ✅

  44. PROPENAS disusun berdasarkan . . . .
    45. A.   UU No. 22 Tahun 1999
    B.   UU No. 25 Tahun 1999
    C.   UU No. 20 Tahun 2000
    D.   UU No. 25 Tahun 2000 ✅
    E.   UU No. 28 Tahun 1999

  45. Program PROPENAS disusun setiap . . . .
    46. A.   1 tahun sekali
    B.   2 tahun sekali
    C.   5 tahun sekali ✅
    D.   25 tahun sekali
    E.   10 tahun sekali

  46. Pedoman penyelenggara negara yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme berdasarkan . . . .
    47. A.   UU No. 22 Tahun 1999
    B.   UU No. 25 Tahun 1999
    C.   UU No. 25 Tahun 2000
    D.   UU No. 28 Tahun 1999 ✅
    E.   UU No. 22 Tahun 2000

  47. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 adalah . . . .
    48. A.   Mar'ie Muhammad
    B.   Abraham Samad
    C.   Jimly Asshiddiqie
    D.   Agus Rahardjo ✅
    E.   Taufiqurachman Ruki

  48. Ketua Mahkamah Kostitusi (MK) periode 2008-2013 adalah . . . .
    49. A.   Mar'ie Muhammad
    B.   Taufiqurchman Ruki
    C.   Din Syamsudin
    D.   Jimly Asshiddiqie
    E.   Mahfud MD ✅

  49. ATFA dilaksanakan pada . . . .
    50. A.   2003 ✅
    B.   2005
    C.   2009
    D.   2010
    E.   2020

  50. WTO untuk negara berkembang akan mulai dilaksanakan pada . . . .
    51. A.   2003
    B.   2005
    C.   2010
    D.   2015
    E.   2020 ✅

KUNCI JAWABAN TES WAWASAN KEBANGSAAN (TWK)

BAGIAN SISTEM PEMERINTAHAN

No

JAWABAN

No

JAWABAN

No

JAWABAN

1

E

18

B

35

D

2

A

19

E

36

D

3

A

20

D

37

B

4

B

21

E

38

A

5

C

22

A

39

D

6

B

23

B

40

D

7

B

24

D

41

B

8

D

25

E

42

E

9

C

26

D

43

E

10

B

27

C

44

D

11

D

28

E

45

C

12

D

29

D

46

D

13

A

30

A

47

D

14

A

31

D

48

E

15

C

32

A

49

A

16

E

33

B

50

E

17

C

34

C

 

 
Demikian Soal dan Pembahasan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Bagian Sistem Pemerintahan yang dapat dijadikan bahan belajar untuk persiapan CPNS dan PPPK atau P3K ke depannya dan juga Tes-Tes yang lainnya. Semoga Soal dan Pembahasan ini dapat bermanfaat dan begitu pula yang mau belajar bisa diloloskan dalam Tes CPNS dan PPPK atau P3K serta Tes-Tes lainnya. Aaamiinnn 👐👐👐
Jangan lupa untuk SUBSCRIBE 👪 (Klik lonceng di bawah-kanan layar Anda) dan berikan komentar atau masukan serta share postingan ini ke teman-teman untuk berkembangnya https://www.bantalmateri.com/ ini 😀. Terima kasih dan semoga bermanfaat. 😋😆

Ahmad Qolfathiriyus Firdaus

We are bantalmateri.com that utilizes the internet and digital media in delivering material, questions and even the form of discussion. In the current generation, online learning methods (commonly called daring) are considered closer to students who are very integrated and difficult to separate from technology. The emergence of technology has also facilitated the implementation of schools even though students and educators alike have to adapt.

No comments:

Post a Comment