0

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) || Soal dan Pembahasan – Undang Undang Dasar 1945 – Bagian Ke-3

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) || Soal dan Pembahasan – Undang Undang Dasar 1945 – Bagian Ke-3

SOAL DAN PEMBAHASAN

TES WAWASAN KEBANGSAAN (TWK) – UNDANG UNDANG DASAR 1945 – Bagian Ke-3


Jumlah Soal: 25 Soal

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)

  1. Sebelum UUD 1945 diamandemen, DPA menjadi salah satu lembaga tinggi negara. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, UUD 1945 mengalami beberapa kali amandemen dan DPA pun dihapuskan. Penghapusan DPA terjadi pada saat amandemen ...
    2. A.
    Kesatu.
    B.
    Kedua.
    C.
    Ketiga.
    D.
    Keempat.
    E.
    Kelima.
    ▶ Pembahasan:
    DPA bertugas memberikan masukan kepada presiden serta berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Dari awal dibentuknya, DPA dinilai kurang berarti. Pada amandemen UUD 1945 keempat yang terjadi pada tanggal 1-11 Agustus 2002 DPA dihapuskan. Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 135/M/2003 pada tanggal 31 Juli 2003.
    ■ Jawaban: D

  2. Amandemen UUD 1945 dilakukan agar UUD 1945 sesuai dengan perkembangan zaman. Adanya amandemen, membuat batang tubuh mengalami perubahan. Setelah amandemen, batang tubuh terdiri atas ...
    3. A.
    20 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan.
    B.
    16 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan serta penjelasan.
    C.
    22 bab, 37 pasal, 2 aturan peralihan. dan 2 aturan tambahan.
    D.
    20 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan serta penjelasan.
    E.
    16 bab, 37 pasal, 3 aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan.
    ▶ Pembahasan:
    UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen. Sebelum amandemen, UUD 1945 terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan serta penjelasan. Setelah amandemen, batang tubuh berubah menjadi 20 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan.
    ■ Jawaban: A

  3. Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai beberapa fungsi üntuk Negara. Sebagai hukum tertinggi UUD 1945 berfungsi sebagai ...
    4. A.
    Mengikat seluruh warga negara.
    B.
    Sebagai acuan dan alat untuk mengontrol seluruh norma dan peraturan yang berlaku.
    C.
    Memuat tugas lembaga negara dan pelaksanaannya.
    D.
    Untuk menentukan lembaga negara.
    E.
    Menentukan kehidupan negara kedepannya.
    ▶ Pembahasan:
    Salah satu fungsi UUD 1945 adalah sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia sehingga peraturan yang ada dibawahnya harus dibuat berdasarkan UUD 1945. Hal ini karena UUD 1945 menjadi dasar dan alat untuk mengontrol seluruh norma dan peraturan yang berlaku.
    ■ Jawaban: B

  4. Penetapan pertama kali Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan sebagai hukum dasar yang sah dan berlaku di Indonesia dilakukan oleh ...
    5. A.
    BPUPKI.
    B.
    Panitia sembilan.
    C.
    PPKI.
    D.
    Presiden.
    E.
    Dewan konstituante.
    ▶ Pembahasan:
    PPKI pada sidangnya yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan tiga hal, yaitu:
    1) Menetapkan UUD 1945 sebagai dasar negara.
    2) Memilih dan mengangkat presiden dan wakit presiden.
    3) Membentuk Komite Nasional untuk membantu kinerja presiden sebelum MPR dan DPR dibentuk.
    ■ Jawaban: C

  5. UUD 1945 secara resmi dinyatakan sah digunakan sebagai dasar Negara Indonesia pada tanggal ...
    6. A.
    1 Juni 1945.
    B.
    16 Agustus 1945.
    C.
    18 Agustus 1945.
    D.
    19 Agustus 1945.
    E.
    20 Agustus 1945.
    ▶ Pembahasan:
    UUD 1945 dinyatakan sebagai dasar negara Republik Indonesia pada saat sidang PPKI yang pertama tanggal 18 Agustus 1945.
    ■ Jawaban: C

  6. Pada saat Konstitusi RIS berlaku, alat kelengkapan Republik Indonesia Serikat terdiri atas enam lembaga. Yang bukan menjadi alat kelengkapan pada masa Republik Indonesia Serikat adalah ...
    7. A.
    Dewan Pertimbangan Agung Sementara.
    B.
    Presiden.
    C.
    Menteri.
    D.
    Senat.
    E.
    DPR.
    ▶ Pembahasan:
    Alat kelengkapan Republik Indonesia Serikat yaitu:
    1) Presiden
    2) Menteri
    3) Senat
    4) Dewan Perwakilan Rakyat
    5) Mahkamah Agung
    6) Dewan Pengawas Keuangan
    ■ Jawaban: A

  7. Indonesia telah mengalami beberapa kali fase perubahan konstitusi. Ada masa dimana konstitusi yang digunakan adalah Konstitusi RIS. Masa berlakunya konstitusi RIS adalah ...
    8. A.
    19 Oktober 1999.
    B.
    5 Juli 1959-19 Oktober 1999.
    C.
    17 Agustus 1950-5 Juli 1959.
    D.
    27 Desember 1949-17 Agustus 1950.
    E.
    18 Agustus 1945-27 Desember 1949.
    ▶ Pembahasan:
    Konstitusi RIS berlaku sejak Ratu Juliana menandatangani piagam pengakuan kedaulatan RIS di Amsterdam pada tanggal 27 Desember 1949.
    ■ Jawaban: D

  8. Pemerintahan RIS menganut sistem kabinet parlementer dimana kebijakan dan tanggung jawab kekuasaan pemerintah berada di tangan menteri, baik secara bersama maupun individual. Pada masa ini juga dikenal sistem perwakilan bikameral, yaitu ...
    9. A.
    Presiden dan DPR.
    B.
    Senat dan DPR.
    C.
    Presiden dan Senat.
    D.
    DPR dan MPR.
    E.
    MPR dan Presiden.
    ▶ Pembahasan:
    Sistem bikameral adalah praktik pemerintahan yang menggunakan dua kamar, legislatif atau parlemen. Pada saat Konstitusi RIS berlaku, yaitu senat dan DPR.
    ■ Jawaban: B

    Semoga Bermanfaat 😁

  9. Pada saat berlakunya UUD 1945 pertama kali, yang berkedudukan sebagai pembantu presiden adalah ...
    10. A.
    Senat.
    B.
    Menteri.
    C.
    Komite Nasional.
    D.
    Perdana Menteri.
    E.
    DPR.
    ▶ Pembahasan:
    Komite Nasional ditugaskan untuk membantu presiden karena saat itu MPR dan DPR belum terbentuk.
    ■ Jawaban: C

  10. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak menjadi tanggung jawab Negara. Hal ini sesuai dengan pasal ...
    11. A.
    33 ayat 4.
    B.
    31 ayat 3.
    C.
    34 ayat 3.
    D.
    34 ayat 2.
    E.
    33 ayat 3.
    ▶ Pembahasan:
    Pasal 34 ayat 3 berbunyi, "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak."
    ■ Jawaban: C

  11. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kall jabatan. Pasal yang mengatur hal ini telah mengalami amandemen sebanyak ...
    12. A.
    Satu kali.
    B.
    Dua kali.
    C.
    Tiga kali.
    D.
    Empat kali.
    E.
    Lima kali.
    ▶ Pembahasan:
    Masa jabatan presiden dan wakil presiden diatur dalam UUD 1945 pada pasal 7 yang telah diamandemen sebanyak satu kali.
    ■ Jawaban: A

  12. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan ...
    13. A.
    MPR.
    B.
    DPR.
    C.
    Mahkamah Agung.
    D.
    Mahkamah Konstitusi.
    E.
    Komisi Yudisial.
    ▶ Pembahasan:
    Berdasarkan pasal 13 ayat 3 dijelaskan bahwa presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
    ■ Jawaban: B

  13. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Hal ini diatur dalam UUD 1945 yang diamandemen pada tanggal ...
    14. A.
    18 Agustus 2000.
    B.
    21 Oktober 1999.
    C.
    11 Agustus 2002.
    D.
    9 November 2001.
    E.
    15 September 2003.
    ▶ Pembahasan:
    Berdasarkan pasal 19 ayat 1 anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Pasal ini mengalami perubahan pada saat amandemen kedua tanggal 18 Agustus 2000.
    ■ Jawaban: A

  14. Pada tanggal 9 November 2001 ada beberapa pasal yang diamandemen. Beberapa pasal yang diamandemen pada tanggal tersebut adalah ...
    15. A.
    5, 7, dan 13.
    B.
    23D, 24, dan 31.
    C.
    26, 27, dan 30.
    D.
    17, 20, dan 21.
    E.
    1, 3, dan 6.
    ▶ Pembahasan:
    Pada amandemen ketiga tanggal 1-9 November 2001 pasal-pasal yang mengalami perubahan di antaranya pasal 1, 3, 6, 6A, 7A, 7B, 7C, 8, 11, 17, 220, 22D, 22E, 23, 23A, 23 C, 23E, 23F, 23G, 24, 24A, 248, 24C.
    ■ Jawaban: E

  15. Keputusan MPR mengenai pemberhentian presiden atau wakil presiden harus disetujui sekurang-kurangnya ...
    16. A.
    3/4 dari jumlah anggota yang hadir.
    B.
    50% +1 dari jumlah anggota yang hadir.
    C.
    2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
    D.
    50% dari jumlah anggota yang hadir.
    E.
    25% dari jumlah kehadiran.
    ▶ Pembahasan:
    Sesuai dengan pasal 7B (7) dijelaskan bahwa keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan/atau wakil wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah presiden dan/atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR.
    ■ Jawaban: C

  16. Negara Indonesia dalah Negara hukum. Hal ini dijelaskan pada pasal ...
    17. A.
    28.
    B.
    35.
    C.
    36.
    D.
    1 ayat 3.
    E.
    1 ayat 1.
    ▶ Pembahasan:
    Pasal 1 ayat 3 menjelaskan negara Indonesia adalah negara hukum.
    ■ Jawaban: D

    Semoga Bermanfaat 😁

  17. Apabila terjadi kekosongan wakil presiden, yang memilih wakil presiden selanjutnya adalah ...
    18. A.
    Presiden.
    B.
    MPR.
    C.
    DPR.
    D.
    Komisi Yudisial.
    E.
    Mahkamah Konstitusi.
    ▶ Pembahasan:
    Pada pasal 8 ayat 2 dijelaskan bahwa apabila terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memiih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.
    ■ Jawaban: B

  18. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia merupakan hasil pasal yang sudah diamandemen pada tanggal ...
    19. A.
    21 Oktober 1999.
    B.
    18 Agustus 2000.
    C.
    9 November 2001.
    D.
    11 Agustus 2002.
    E.
    15 September 2003.
    ▶ Pembahasan:
    Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia merupakan bunyi pasal 26 yang diamandemen pada tanggal 18 Agustus 2000 atau amandemen kedua.
    ■ Jawaban: B

  19. Pasal di bawah ini yang merupakan hasil amandemen tanggal 9 November 2001 adalah ...
    20. A.
    Negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan undang-undang.
    B.
    Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
    C.
    Lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya.
    D.
    Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
    E.
    Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.
    ▶ Pembahasan:
    Pasal 23G merupakan salah satu pasal hasil amandemen ketiga tanggal 9 November 2001.
    ■ Jawaban: D

  20. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun merupakan isi pasal ...
    21. A.
    19 ayat 3.
    B.
    20 ayat 1.
    C.
    21.
    D.
    22A.
    E.
    22B.
    ▶ Pembahasan:
    Pasal 19 ayat 3 berisi DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
    ■ Jawaban: A

  21. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar. Bunyi pasal tersebut hasil amandemen ...
    22. A.
    Kesatu.
    B.
    Kedua.
    C.
    Ketiga.
    D.
    Keempat.
    E.
    Kelima.
    ▶ Pembahasan:
    Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar adalah isi Pasal 1 ayat 2 yang merupakan hasil amandemen ketiga tanggal 9 November 2001.
    ■ Jawaban: C

  22. Di bawah ini pasal yang mengalami amandemen dua kali adalah pasal ...
    23. A.
    5 ayat 1.
    B.
    6A ayat 1.
    C.
    7C.
    D.
    1 ayat 1.
    E.
    3 ayat 2.
    ▶ Pembahasan:
    Pasal 3 ayat 2 yang berbunyi MPR melantik presiden dan/atau wakil presiden mengalami dua kali amandemen, yaitu pada amandemen ketiga dan keempat.
    ■ Jawaban: E

  23. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar merupakan hasil amandemen tanggal ...
    24. A.
    21 Oktober 2001.
    B.
    18 Agustus 2000.
    C.
    9 November 2001.
    D.
    1 Agustus 2002.
    E.
    15 September 1999.
    ▶ Pembahasan:
    Amandemen ketiga terjadi 1-9 November 2001 dan salah satu pasal yang diamandemen adalah pasal 1.
    ■ Jawaban: C

  24. Lambang negara adalah Garuda Pancasila, diatur pada pasal ...
    25. A.
    35.
    B.
    34.
    C.
    36.
    D.
    36A.
    E.
    36B.
    ▶ Pembahasan:
    Pasal 36A berbunyi lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
    ■ Jawaban: D

  25. Pada pasal 24A menjelaskan bahwa Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh ...
    26. A.
    Komisi Yudisial.
    B.
    Hakim Agung.
    C.
    Presiden.
    D.
    MPR.
    E.
    DPR.
    ▶ Pembahasan:
    Pasal 24A ayat 4 dijelaskan bahwa ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.
    ■ Jawaban: B

Semoga Bermanfaat 😁

Demikian Soal dan Pembahasan dari Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada Undang Undang Dasar 1945 Bagian Ke-3. Jika ada tambahan untuk pembahasan tentang Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada Materi Undang Undang Dasar 1945 Bagian Ke-3 pada bentuk lainnya, maka dipersilahkan mengisi pendapatnya pada kolom komentar. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan begitu pula yang mau belajar bisa dipermudah serta bagi yang mendaftar CPNS dapat diterima dengan begitu banyaknya barokah. Amiinnn 👐👐👐
Silahkan untuk berkunjung kembali dikarenakan akan selalu ada update terbaru tentang Tips, Soal, Pembahasan, dan lain-lainnya 😊😄🙏. Silahkan juga untuk memilih dan mendiskusikan di tempat postingan pada kolom komentar yang Anda pilih supaya semakin bagus diskusi pada setiap postingan. Diperbolehkan request di kolom komentar pada postingan ini tentang bidang yang lain atau bagian yang lainnya, yang sekiranya belum ada di website sini. Terima kasih banyak sebelumnya 👍. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Aaamiiinnn 👐👐👐
Jangan lupa untuk SUBSCRIBE 👪 (Klik lonceng di bawah-kanan layar Anda) dan berikan komentar 💬 atau masukan serta share 👫 postingan ini ke teman-teman untuk berkembangnya https://www.bantalmateri.com/ ini 😀. Terima kasih dan semoga bermanfaat. 😋😆

Ahmad Qolfathiriyus Firdaus

We are bantalmateri.com that utilizes the internet and digital media in delivering material, questions and even the form of discussion. In the current generation, online learning methods (commonly called daring) are considered closer to students who are very integrated and difficult to separate from technology. The emergence of technology has also facilitated the implementation of schools even though students and educators alike have to adapt.

No comments:

Post a Comment